Banyak tandatangan palsu dalam pelepasan lahan untuk PON XX Papua

Sentani, Jubi – Sejumlah Ondofolo dan tua-tua adat di kawasan Sentani Timur menolak dengan tegas pembelian hutan sagu milik masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Pembelian hutan sagu ini nantinya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan PON XX diwilayah itu.
Penolakan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlansung di Ohei Onggi Rasimkleube Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Sabtu (15/10/2016).
Dalam pertemuan tersebut mereka  meminta kepada pihak yang telah menebang dan menggusur lahan tersebut untuk mengembalikan tanaman yang telah ditebang dan digusur didalam hutan yang luasnya mencapai 10ha itu.
Kepala Suku besar Heram Rasim Kleube Ohey melalui juru bicaranya Yerry Ohee mengaku belum ada pemberitahuan dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah terkait pembelian hutan sagu yang adalah milik bersama masyarakat di di kawasan Sentani Timur.

“Inikan ibarat membeli kucing didalam karung, tidak ada pemberitahuan kepada seluruh masyarakat disini. Dengan semena-mena datang langsung main tebang dan menggusur hutan ini yang adalah tempat makan bagi semua masyarakat yang berdiam di kawasan Sentani Timur ini,” jelas Yerry Ohee di Kampung Harapan usai pertemuan tersebut.
Ditegaskan olehnya, masyarakat adat akan menarik kembali hutan sagu ini dan tidak akan menjual kepada siapapun dalam bentuk apapun juga. Menurutnya, proses penjualan hutan sagu ini telah terjadi secara diam-diam oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Hutan sagu ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan PON XX, kami sebagai masyarakat adat disini tentunya tidak mempersoalkan hal ini. Silahkan Pemerintah mencari alternatif lain dari hutan sagu milik masyarakat yang sudah dijaga sejak jaman nenek moyang kami. Upaya hukum akan kami tempuh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian hutan sagu ini. Ada sejumlah tanda tangan Ondofolo yang jelas-jelas dipalsukan dalam proses pembelian lahan hutan sagu tersebut,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Enos Deda, Ondofolo Ayapo mengatakan pemerintah jangan korbankan masyarakat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Seharusnya ada komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan semangat pemerintah untuk mengembalikan posisi masyarakat adat pada tempat dan fungsinya.
“Hutan sagu ini biasanya dimanfaatkan ketika ada acara tertentu, tetapi juga sudah menjadi hak paten semua masyarakat disini. Sebut saja hutan sagu ini menjadi dapur bersama, dan pemerintah tidak bisa mengambil tindakan sepihak seperti itu. Kalau dibeli lalu digunakan untuk kepentingan pembangunan nantinya, ltanaman endemik yang menjadi makanan pokok masyarakat Sentani secara langsung telah dipunahkan.  Lalu masyarakat kita makan apa?,” tanyanya.( Sumber : http://tabloidjubi.com/kategori-14-mamta/ Enggel Wally )