Banyak tandatangan palsu dalam pelepasan lahan untuk PON XX Papua

Sentani, Jubi – Sejumlah Ondofolo dan tua-tua adat di kawasan Sentani Timur menolak dengan tegas pembelian hutan sagu milik masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Pembelian hutan sagu ini nantinya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan PON XX diwilayah itu.
Penolakan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlansung di Ohei Onggi Rasimkleube Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Sabtu (15/10/2016).
Dalam pertemuan tersebut mereka  meminta kepada pihak yang telah menebang dan menggusur lahan tersebut untuk mengembalikan tanaman yang telah ditebang dan digusur didalam hutan yang luasnya mencapai 10ha itu.
Kepala Suku besar Heram Rasim Kleube Ohey melalui juru bicaranya Yerry Ohee mengaku belum ada pemberitahuan dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah terkait pembelian hutan sagu yang adalah milik bersama masyarakat di di kawasan Sentani Timur.

Masalah Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Jakarta, 22 Mei 2016 – Memperhatikan pemberitaan terkait 61 Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang terparkir di Jalan Usaha Bersama, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penjelasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2010 Kementerian Kominfo meluncurkan Program MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan). MPLIK merupakan bagian Program Layanan USO dengan layanan dasar (voice) hingga layanan data (internet).  Tujuan dari Program MPLIK ini adalah untuk menjangkau daerah-daerah Kecamatan yang belum terjangkau fasilitas internet dan mempercepat pemerataan akses tekekomunikasi dan informasi, khususnya daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah yang tidak layak secara ekonomi.
2. Program MPLIK sendiri baru beroperasi tahun 2011, dengan model bisnis berupa beli jasa. Artinya Kementerian Kominfo membayar jasa vendor sesuai Service Level Agreement (SLA) berdasarkan kontrak beli jasa, sedangkan pengadaan dilakukan oleh penyedia jasa (operator). Program MPLIK tahun 2011 pelaksananya adalah PT. Aplikanusa Lintasarta.
3. Setelah Program MPLIK berjalan kurang lebih 3 tahun, dilakukan evaluasi bersama dengan Komisi I DPR RI. Dalam rapat evaluasi dengan Komisi I DPR RI, diputuskan bahwa program ini dihentikan terhitung sejak 31 desember 2014. Penghentian Program MPLIK ini telah menimbulkan persoalan antara para pihak yang terlibat dalam proyek ini termasuk masalah utang piutang.

Pemkab Jayapura Gelar Rakor Pencanangan Zona Integritas

Sentani, Jpr – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar rapat koordinasi dalam rangka pembahasan persiapan pencanangan Zona Integritas Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura. Pada hari, Rabu tanggal, 04 Mei 2016.
Adapun Rapat Koordinasi tersebut, guna merumuskan langkah-langkah persiapan dalam rangka menggemakan serta menggaungkan even akbar untuk membangun zona integritas kerukunan umat beragama yang akan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2016 mendatang yang mana akan dirangkaikan dengan pembukaan Musabaqah Tilawati Quran (MTQ) ke-XXVI tingkat provinsi Papua tahun 2016 dan juga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ke-I tingkat Kabupaten Jayapura.
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M. Si, dan di hadiri FKUB Kabupaten Jayapura, FKUB Provinsi Papua, Panitia Pelaksana MTQ, Pesparawi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pesona Danau Sentani Danau Terbesar di Papua

Sentani-Keindahan Negeri ini memang seakan tiada habisnya,ada pantai yang indah di Bali,ada Danau Yang Luas yakni danau toba,Air terjun yang Keren Seperti sipiso-piso,ada juga Kepulauan Seribu yang tak akan habisnya untuk dibahas.

Danau sentani, danau terbesar di papua ini menyimpan potensi keindahan alam yang menakjubkan. Banyak wisatawan domestik maupun internasional yang tertarik untuk menikmati keindahan pesona alam yang ditawarkan oleh tempat wisata yang tidak kalah mempesonanya dengan Raja Ampat, Papua, Pemandangan alam sekitar yang masih asri dan keunikan kebudayaan penduduk sekitar mampu membuat Anda semakin ingin tinggal lama di tempat ini.

Pemilu di Papua Tak Lagi Gunakan Sistem Noken

VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Adam Arisoy mengatakan, Papua tak akan lagi menggunakan sistem noken pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014. Selama ini, masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan biasa menggunakan sistem noken atau sistem keterwakilan.

"Sistem Noken yakni pemilih dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang, tidak lagi diterapkan dalam Pemilu Legislatif dan Presiden mendatang. Untuk itu, KPU akan mensosialisasikanya," kata Adam Arisoy, Senin 17 Februari 2014.

Perludem Nilai Sistem Noken di Papua Sulit Dihilangkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat pegunungan di Papua kerap menggunakan sistem noken atau sistem keterwakilan dalam pemilihan umum untuk memilih satu calon. Namun, sistem noken ini masih menjadi kontroversi karena dianggap beberapa pihak tidak menganut sistem langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi menilai untuk melarang sistem noken itu sulit dihilangkan terkait dengan tradisi yang telah lama dijalankan masyarakat Papua.

Workshop Media Center Pemilu Papua Digelar: Pendidikan Pemilih Sangat Penting

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Pendidikan bagi pemilih, khususnya pemilih perempuan, pemilih pemula, disabilitas dan kelompok marginal dalam  Penyelenggara Pemilu sangat penting.  Selain itu, komunikasi yang baik di antara para stakeholders, khususnya KPU, Bawaslu, Jurnalis, Organisasi Masyarakat Sipil dan lainnya juga akan meminimalisir kesalahpahaman dalam sirkulasi informasi.